Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal
Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," ujarnya.Langkah  ini  dilakukan  sebagai  upaya  pembinaan  terhadap  entitas  ilegal  untuk  patuh  terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta untuk membentuk iklim persaingan usaha yang sehat di bidang PBK.
Pentingnya bursa ini tidak disanksikan. Pengalaman pahit krisi ekonomi mengajarkan bahwa betapa mahalnya ongkos yang harus di bayar jika kita mengabaikan pentingnya manajemen risiko. Sebagai penghasil komoditi yang besar didunia, indonesia berkepentingan untuk memiliki bursa sendiri, sehingga dapat membentuk harga lokal yang jadi acuan world dan bukan ditentukan oleh negara lain, sehingga memudahkan pemasaran komoditi tersebut dan penyebarluasan informasi keprodusen prosesor dan konsumen memberi nilai tambah bagi petani kita dan membuka lapangan kerja baru. Bursa berjangka berjangka di indonesia sangat potensial untuk memperdagangkan kontrak-kontrak komoditi yang banyak dihasilkan di indonesia seperti berjangka kayu lapis, minyak mentah (jenis minas), termasuk jugakontrak keuangan seperti indeks saham dan obligasi sangat potensialmuntuk di perdagangkan.
"Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs Website, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar"
bappebti perdagangan perdagangan berjangka bursa komoditi dan derivatif indonesia icdx blokir konten
Sama akan hal itu, tujuan dari komoditas ini juga untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Perdagangan komoditas juga bisa dilakukan dengan cara tukar menukar. Dalam hal itu, maksudnya adalah sebuah barang akan ditukar dengan barang atau produk lain.
Buku ini adalah buku teknis-praktis yang ditulis untuk panduan/pegangan bagi praktisi yang bergerak dalam budidaya biota laut non ikan, seperti petani ikan, teknisi, penyuluh, tenaga pendamping, fasilitator/pelatih, dan pengusaha/calon pengusaha sebagai bagian dari upaya mendorong budi daya laut atau marikultur, khususnya biota laut non ikan.
Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses situs World wide web resmi Bappebti melalui tautan ,†pungkas Aldison.
24 Melalui perdagangan, baik perdagangan komersial maupun non-komersial, lingkungan hidup dapat tetap terselamatkan dan menghasilkan keuntungan secara finansial. Namun, pembatasan-pembatasan melalui peraturan yang ada haruslah sesuai dan dijalankan dengan prinsip very good governance yang baik dengan di awasi oleh pihak luar. Indonesia sebagaimana telah disebutkan merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah memiliki potensi untuk mendatangkan devisa bagi negara sekaligus melindungi keanekaragaman hayati tersebut dari ancaman kerusakan yang lebih parah, atau bahkan kepunahan. Keunikan dan keanekaragaman hayati di Indonesia seringkali menyebabkan para spesies tersebut menjadi sasaran bagi perdagangan ilegal yang merugikan Negara dan hanya menguntungkan individu saja.25 Pendapatan baik secara finansial maupun ilmiah yang kemungkinan bisa diperoleh oleh Indonesia ini akan sejalan dengan konsep Sustainable development yang digunakan dalam hukum lingkungan untuk menciptakan sebuah kemajuan bagi masyarakat dari segi finansial dan memberikan kontribusi terhadap lingkungan dengan pengaturan dan pembatasan yang menjaga lingkungan sekitar dan juga menguntungkan negara.
“Hal ini penting dilakukan untuk mencegah potensi kerugian masyarakat dari pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi,†ujar Agus.
Akan tetapi, hal itu memiliki catatan. Nilai dari kedua barang yang akan ditukar harus sepadan. Barulah kedua barang atau produk bisa saling ditukar satu sama lain.
Jenis komoditas energi juga sekaras dengan logam. Komoditas energi juga dapat berupa semua produk yang dihasilkan dari galian tambang. Serta berupa eksplorasi.
Akta pendirian Perseroan Terbatas yangtelah disahkan oleh Menteri Kehakiman ; b. Daftar nama pemegang saham ; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; d. Rencana kegiatan usaha yang meliputi organisasi, sistem penerimaan dan pendidikan Baca selengkapnya serta pelatihan pegawai, penyiapan sarana telekomunikasi dan sistem informasi, sistem pengawasan dan pelaksanaan peraturan rencana pengaturan dan pengelolaan transaksi, serta proyeksi keuangan untuk 3 (tiga) tahun ; e. Neraca pembukuan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ; f. Daftar nama komisaris dan direksi ; g. Tanda bukti pembukaan rekening terpisah untuk dana Nasabah; 23
“Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK.